Saat Efisiensi Anggaran Digaungkan, Belanja Ikan Hias dan Meja Bilyard Pemkot Singkawang Tuai Sorotan

SINGKAWANG, Bencana.co.id – Kebijakan alokasi anggaran dan skala prioritas dalam pemanfaatan dana publik oleh Pemerintah Kota Singkawang kembali menjadi sorotan tajam. Di tengah dinamika ekonomi yang mengharuskan masyarakat bawah memperketat ikat pinggang akibat fluktuasi harga kebutuhan pokok, Sekretariat Daerah Kota Singkawang justru meluncurkan paket pengadaan fasilitas penunjang yang dinilai non-esensial dan jauh dari asas kebermanfaatan publik secara langsung.

​Berdasarkan data yang dihimpun dari sistem E-Purchasing Rencana Umum Pengadaan (RUP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, terdapat dua paket pengadaan barang yang memicu diskursus di ruang publik. Paket pertama bernomor RUP 63920967 dengan nama paket “Belanja Ikan Hias” bernilai pagu sebesar Rp 26.337.000 untuk alokasi 30 ekor ikan berbobot di atas 1 kilogram.

​Sementara itu, paket kedua yang tercatat dengan nomor RUP 63609250 menyedot anggaran yang jauh lebih besar, yakni mencapai Rp 69.600.000 dengan nama paket “Belanja Modal Meja Bilyard” sebanyak 1 set berukuran standar 9 feet.

​Kebijakan belanja barang mewah di lingkungan birokrasi ini sontak menuai reaksi miring dari salah satu warga Kota Singkawang. Seorang warga Singkawang yang enggan disebutkan namanya, mengaku terkejut dan mempertanyakan urgensi di balik pengadaan barang tersebut.

​”Kami di bawah sedang bingung mengatur pengeluaran harian karena harga-harga barang di pasar tidak stabil. Mengapa uang rakyat malah dipakai hingga puluhan juta hanya untuk beli ikan hias dan meja bilyar? Di mana letak urgensinya untuk pelayanan publik? Ini benar-benar mencederai rasa keadilan kami sebagai pembayar pajak,” cetusnya dengan nada kecewa saat berbincang dengan awak media Bencana.co.id.

​Alokasi dana fantastis ini seketika memantik pertanyaan kritis mengenai komitmen efisiensi anggaran. Banyak pihak menilai, kebijakan ini kurang selaras dengan kondisi riil masyarakat Kota Singkawang saat ini yang sedang berjuang memulihkan daya beli ekonomi dan membutuhkan stimulan program kesejahteraan yang menyentuh akar rumput, bukan fasilitas hiburan di balik dinding kantor pemerintahan.

​Guna memastikan perimbangan informasi dan menggali alasan logis di balik kebijakan tersebut, awak media Bencana.co.id telah mencoba melakukan konfirmasi kepada otoritas birokrasi tertinggi di Kota Singkawang. Namun, keterbukaan informasi yang diharapkan publik tampaknya masih membentur dinding landai.

​Saat dikonfirmasi terkait pengadaan tersebut, Sekretaris Daerah Kota Singkawang, Dwi Yanti, melalui pesan WhatsApp pada Jumat (12/6/2026), belum memberikan penjelasan substantif atas pertanyaan yang diajukan media ini mengenai pengadaan ikan hias dan meja bilyar tersebut.

​Sikap irit bicara dari pemangku kebijakan ini kian memperlebar ruang spekulasi serta kekecewaan publik. Di tengah tuntutan transparansi tata kelola pemerintahan bersih (good governance), bungkamnya otoritas terkait seolah mengaburkan akuntabilitas penggunaan uang rakyat.

​Kini, publik Singkawang hanya bisa menanti dan menilai, apakah APBD benar-benar didudukkan sebagai instrumen kesejahteraan rakyat secara luas, atau sekadar pemuas kenyamanan fasilitas segelintir pejabat di tengah peluh perjuangan ekonomi warganya sendiri.

JOHANNES S